MANADO, LensaSulut.com – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Gorontalo melakukan kerjasama pelayanan mekanisme keuangan daerah dengan Bank SulutGo (BSG) yang ditandai dengan penandatanganan naskah Perjanjian Kerjasama (PKS).
Kegiatan penandatanganan PKS yang dilakukan oleh Direktur Utama BSG Revino Pepah dan Bupati Gorontalo Pror. Dr. Nelson Pomalingo, didampingi oleh Branch Manager BSG Limboto Tomy Gobel, berlangsung di gedung kantor pusat BSG, jalan Boulevard Manado, pada Rabu 31/1/2024.
Adapun poin kerjasama tersebut yaitu, pengelolaan dan penyimpanan Rekening Kas Umum Daerah (RKUD), penggunaan Kartu Kredit Pemerintah Daerah (KKPD), serta Layanan Pembayaran Gaji dan Tunjangan lainnya bagi Aparatur Sipil Negara (Payroll)
Pada kesempatan tersebut Direktur Utama BSG Revino Pepah mengatakan bahwa, penandatanganan PKS antara BSG dan Pemkab Gorontalo merupakan langkah bersama menuju efisiensi dan pelayanan optimal mencakup pengelolaan RKUD, penggunaan KKPD, dan layanan payroll untuk Aparatur Sipil Negara.
“Ini merupakan langkah bersama BSG dan Pemkab Gorontalo menuju efisiensi dan pelayanan optimal, dimana dengan kerjasama ini BSG memiliki tanggungjawab dalam pengelolaan serta penyimpanan rekening kas umum daerah guna mempercepat proses transaksi keuangan serta meningkatkan efisiensi pengelolaan kas daerah,” ujar Dirut BSG.
Selanjutnya untuk Kartu Kredit Pemerintah kata Revino Pepah, bertujuan memonitor dan melacak setiap transaksi yang telah dilakukan untuk layanan pembayaran gaji dan tunjangan lainnya bagi ASN. Sehingga dipastikan penggunaannya sesuai kebijakan yang telah ditetapkan.
Usai penandatanganan, Bupati Gorontalo Nelson Pomalingo menjelaskan bahwa terdapat beberapa manfaat dari penerbitan program Kartu Kredit Pemerintah, diantaranya untuk menyempurnakan mekanisme pembayaran APBD menjadi lebih modern.
“Manfaatnya yakni transaksi APBD menggunakan sistem non tunai. Dengan demikian, diharapkan penggunaan uang tunai dalam transaksi keuangan daerah dapat diminimalisir,” jelas Pomalingo saat berbincang dengan media ini usai kegiatan.
Bupati Nelson juga menambahkan bahwa, Kartu Kredit Pemerintah yang diterbitkan untuk memenuhi kebutuhan transaksi Satuan Kerja dan Lembaga dengan menyediakan kemudahan dalam sistem kontrol dan keamanan transaksi.
(jea)
