TUTUYAN, LensaSulut.com – Bupati Kabupaten Bolaang Mongondow Timur (Boltim), Sam Sachrul Mamonto, akhirnya angkat bicara terkait pemeriksaan dirinya oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada selasa 16/5/2023 kemarin.
Bupati Sachrul menjelaskan kalau memang benar ada pemanggilan terkait klarifikasi soal Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) miliknya periode pelaporan 2022.
“Ia benar kemarin saya sudah mengisi formulir dan melakukan klarifikasi di KPK. Tentu ini (panggilan klarifikasi) baik, sebab KPK memiliki metode sendiri dalam melakukan klarifikasi dan membuat kami mengerti bahwasanya pelaporan LHKPN menjadi sangat penting untuk pejabat negara,” ucap bupati.
Selain mengklarifikasi, KPK juga meminta sejumlah dokumen pendukung seperti sertifikat kepemilikan tanah dan PBB, serta pembelian aset sebelum dan sesudah menjadi pejabat negara. Menurut bupati, semuanya sudah terklarifikasi.
“Bahwa intinya ada sejumlah aset yang sudah dihapus tapi muncul dalam pelaporan LHKPN tahun 2022. Inilah yang diperbaiki. Jadi kalau ada aset yang dijual harus dilengkapi dengan bukti jual beli, begitu juga kalau ada aset yang bertambah harus dilengkapi dokumennya serta sumber perolehannya,” ungkap pucuk pimpinan di Boltim ini.
Selain itu, bupati yang dikenal dengan “Sang petarung” ini berpesan kepada semua masyarakat Boltim agar tetap tenang, tidak terprovokasi, dan tidak menangapi berbagai isu dan komentar miring yang berselewiran di media sosial.
“Karena itu hanya buang-buang energi saja. Semakin tinggi pohon berdiri, semakin kencang angin bertiup. Jadi kalau tidak mau di hantam angin maka jadilah rumput, tapi harus rela terinjak-injak. Hidup ini pilihan dan semua jabatan memiliki resiko,” tandas bupati.
(*/Dath)
