KOTABUNAN, LensaSulut.com – Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bolaang Mongondow Timur (Boltim) Fuad S. Landjar, gelar Reses Masa Persidangan Pertama tahun 2022, Kamis 28/4/2022.
Agenda yang dihelat dirumah kediaman Fuad Landjar di Desa Kotabunan Kecamatan Kotabunan itu, dihadiri oleh Kadis Pariwisata Eko Marsidi, Camat Kotabunan Idrus Paputungan, Ketua Amabom Boltim Dedi Ginoga, Ketua MUI Boltim Kusdi Ismail, Sangadi Bulawan Sulaeman Lendongan, Sekretariat Dewan dan Masyarakat, Tokoh Agama, Tokoh Masyarakat.
Reses kali ini, banyak aspirasi yang disampaikan, seperti tanggul antara Desa Kotabunan Barat dan Kotabunan, Lampu Jalan, Air Bersih, Insentip Pegawai Syar,i dan banyak lagi.
Menanggapi hal tersebut, maka Ketua DPRD Boltim Fuad Landjar mengatakan kalau terkait dengan usulan yang ada di daerah masing- masing, seperti tanggul pembatas antara Desa Kotabunan Barat dan Desa Kotabunan itu milik bersama.
“Itu milik bersama antara Desa Kotabunan Barat dan Desa Kotabunan, maka mungkin menjadi pokok masalah, karena sampai hari ini tidak bisa dianggarkan lewat desa, sehingga memang karena ada kepemilikan bersama,” terang Landjar.
“Memang sebelumnya sudah mengusulkan ini dari awal saya dilantik, dan Alhamdulillah itu terkait mengembalikan bagaimana prosesi adat sebelumnya orang kotabunan untuk bagaimana memanfaatkan kuala limbuong sebagai tempat permandian. Alhamdulillah itu sempat disetujui, tapi karena memang berdasarkan kebutuhan anggaran kemarin, ini sempat dipangkas, karena itu mungkin memakan anggaran sekitar enam ratus juta. Dan saya sempat mengusulkan dan ini mungkin akan menjadi prioritas kedepan. Dan Insya Allah ini akan saya bawa untuk menjadi prioritas karena ini memang pernah saya bawa,” sambungnya.
Kemudian untuk usulan kendaraan pinjam pakai, itu nanti akan dibicarakan dengan bupati.
“Dan untuk usulan kendaraan pinjam pakai, ini nanti coba saya akan bicarakan dengan bupati, bahwa ada keinginan dari masyarakat terkait bagaimana difasilitasi MUI untuk bisa besinergi cepat ketika dibutuhkan pemerintah ataupun masyarakat untuk bersinergi dengan wilayah- wilayah yang ada diluar kota,” beber Landjar.
Kemudian terkait dengan pelebaran jalan, itu niat kita untuk bgaimana mengembangkan wilayah kotabunan jadi kelihatan indah, dan itu perlu partisipasi dari masyarakat.
“Nantinya ada tim dari pemerintah turun untuk menjelaskan, dan itu bukan tidak ada ganti ruginya, tapi ketika pemanfaatan ini terjadi, lebih naik lagi objek pajak,” tandasnya.
(Dath)
