JAKARTA LensaSulut.com – Diangkatnya kembali Nadiem Anwar Makarim sebagai Menteri Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi (Mendikbudristek) yang sebelumnya menjabat Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud), dikritik oleh Dewan Pimpinan Pusat Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah.
Imam Alfian selaku Ketua Bidang Hikmah DPP IMM menilai pengangkatan nadiem makarim menjadi Mendikbudristek merupakan kebijakan yang Kontraproduktif, sebab Nadiem dinilai selama menjabat Mendikbud banyak membuat kebijakan – kebijakan yang kurang Populis, dan malah memancing kegaduhan dan perdebatan di masyarakat.
“Banyak kebijakan yang bermasalah selama mas mentri menjabat sebagai Mendikbud sebelumnya. Persoalan – persoalan tersebut harusnya menjadi catatan penting Presiden ketika mengangkat kembali mas Nadiem,” Jelas Imam, Kamis 29/4/2021.
Imam menyayangkan pengangkatan tersebut. Menurutnya masih banyak anak bangsa yang memiliki kapasitas dan kualitas yang lebih baik dan layak memimpin Kementerian DIKBUD-RISTEK ini.
Imam menambahkan, bahwa DPP IMM akan terus mengawal kebijakan pemerintahan Jokowi – Maruf Amin termasuk mengawal Kebijakan Mendikbudristek dalam membangun kualitas pendidikan Indonesia yang sesuai dan sejalan dengan semangat Pancasila dan nilai luhur Bangsa.
Untuk itu kami DPP IMM menyampaikan catatan kritis untuk Pemerintah terutama Mendikbudristek yang baru, diantaranya :
- Memperjelas dan mempertegas Ideologi Pancasila dan Nilai luhur bangsa dalam setiap kebijakan pendidikan dan sistem pendidikan nasional sebagaimana amanat Undang – Undang Dasar 1945, dan UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
- Kemajuan yang dipandang dalam sudut pandang kemampuan Intelektual yang hanya bertumpu pada penguasaan IPTEK adalah Pemahaman yang tidak Konprehensif jika tidak dibarengi dengan pembagunan karakter mental spiritual, maka kebijakan Mendikbudristek kedepan jangan sampai kembali menimbulkan polemik karna dianggap disorientasi dan cenderung keluar dari Nilai Pancasila.
- Diangkatnya Nadiem Makarim sebagai Mendikbudristek sebaiknya menjadi titik evaluasi Penting bagi Mas Menteri untuk melakukan perubahan kualitas Pendidikan, dan Kemajuan Pengembangan Riset dan Teknologi, Jika masih mengalami masalah sebaiknya segera diReshufle karena sedari awal memang tidak layak.
- Presiden sebaiknya mengedepankan azas profesionalitas ketimbang azas politik dalam menentukan kebijakan termasuk memilih Menteri yang membantu dalam menjalankan Pemerintahan, sebab mengangkat dan mempertahankan orang – orang yang tidak memiliki kemampuan mengelola Kementerian hanya akan menimbulkan polemik bagi Pemerintah.
(*)
