TUTUYAN lensasulut.com — Dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan yang transparan, partisipatif, dan akuntabel, Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Bolaang Mongondow Timur (Boltim), bentuk Forum Komunikasi Publik (FKP).
Demikian dikatakan Kepala Dinas Kominfo Boltim, Drs. Hamdi Egam, saat ditemui para pewarta diruang kerjanya Senin, (2/9/2019).
“Forum Ini diperlukan peran serta masyarakat yang berdasarkan pada prinsip kesetaraan dan rasa saling bertanggung jawab guna mewujudkan keberhasilan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Sehingga itu kami bangun,” kata Egam.
Mantan Kabag Ekonomi ini menambahkan, FKP diperlukan kebersamaan setiap komponen masyarakat dalam rangka pemberdayaan masyarakat dengan menggunakan pikiran juga pendapat dalam proses perencanaan penyelenggaraan pemerintahan.
‘”Dalam pelaksanaan itu perlu diatur dalam wadah penyelenggaraan konsultasi publik,” tambahnya.
Dikatakannya, FKP sudah jalan lewat media sosial atapun secara langsung. Namun, belum dibuat Peraturan Bupati (Perbup).
“Regulasinya belum ada sebagai penguatan, sehingga FKP akan diperbupkan, sebab perbub itu dasar kami menjalan kebijakan,” pungkas mantan Kabag Humas ini. (matt rey)
