BOLTIM lensasulut.com — Kebijakan Bupati Kabupaten Bolaang Mongondow Timur (Boltim) Sehan Landjar SH, menyangkut dengan rasionalisasi anggaran pada beberapa program dua tahun belakang ini, nampaknya memikat dua Kementrian untuk turun langsung di daerahnya.
Beberapa program di dalamnya yakni tentang kebijakan Bupati pada program Jaminan Hari Tua (JHT) Penghapusan Opreasioanal Kepala Dinas seperti, Nota Bensin dan Pemeliharaan yang diganti dengan cara diuangkan, serta pengadaan lahan dan penambahan kuota Rumah Tinggal Layak Huni (RTLH).
Menurut Bupati, beberapa program terebut membuat dua Kementrian, antaranya Kementrian Pendayagunaan Aparatur Negara Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB) dan Kementrian Desa, Pembangunan Desa Tertinggal dan Transmigrasi (KemenDes-PDTT) untuk berkunjung di Boltim.
“Belum tau pasti kapan jadwal kunjunganya, ini lebih jelasnya Pak Sekda, Ir Muhammad Assagaf, yang langsung membicaraan ini bersama MenPAN-RB, Bapak Syafrudin dan KemenDes,” kata Sehan diselah berbincang dengan pewarta, Senin (26/02).
Ia membeberkan, penyampaian panglima ASN kepada para menteri itu ternyata, perincian anggaran menggunakan tulisan tangan terkait program yang tidak tepat sasaranya terhadap masyarakat.
“Waktu penerimaan penghargaan di makasar, Pak Sekda itu sampaikan kepada dua menteri yaitu kebijakan Bupati merasionalisasi anggaran daerah itu dilakukan dengan cara menulis sendiri di atas kertas. Memang dari hitungan saya, banyak program yang tidak terlalu bermanfaat terhadap masyarakat,” bebernya tegas.
Lanjutnya, kedua Menteri tersebut menanggapi apa yang disampaikan Sekda itu, belum pernah ada Kepala Daerah yang merumuskan perencanaan program menggunakan tinta basah diatas kertas.
“Sekda bilang kepada saya, menanggapi hal itu, menteri mengatakan keputusan seperti itu merupakan nilai yang tinggi dari ukuran kinerja Kepala Daerah. Dan memang rasionlaisasi anggaran ini benar saya lakukan menggunankan tulisan tangan sendiri, sehingga mereka meminta hasil dari rincian itu untuk diperlihatkan langsung,” jelas Eang menyampaikan perkataan Sekda.
Selain itu tambah Eang, pihak Kementrian akan turun mengoreksi belanja daerah setelah rasionalisasi yang sasaranya untuk kepentingan rakyat. Sebab, tanpa adanya rasionalisasi, sebanyak kurang lebih Rp 57 Miliar, anggaran belanja itu tidak ada asas manfaat pada kepentingan rakyat.
“Jadi, kemungkinan besar kunjungan mereka ke Kabupaten Boltim salah satunya itu, dan memastikan realisasi dari apa program yang sudah saya turunkan selama ini. Nantinya, Boltim juga akan dijadikan Role Model atau contoh seperti pengakuan langsung para menteri, sebagaimana dikatakan pak sekda kepada saya,” pungkasnya. (matt rey karoredjo)
