MANADO lensasulut.com – Gubernur Sulawesi Utara Olly Dondokambey menyorot kebijakan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) yang dianggap merugikan nelayan di Sulut. Contohnya, kebijakan izin tangkap ikan bagi kapal nelayan di bawah 30 GT berada di pemerintah provinsi. Sementara, untuk kapal nelayan di atas 30 GT berada di KKP. “Kalau tidak ada izin, otomatis tak bisa melaut. Akibatnya, nelayan jadi korban,” kata Olly.
Gubernur mendorong KKP merubah regulasi yang tak berpihak pada nelayan. Apalagi proses pengurusan izin di KKP sangat lambat. Hingga saat ini Dinas Kelautan dan Perikanan Sulut mengeluarkan 36 izin melaut untuk mengatasi lambannya perizinan.
Dari 36 kapal sudah ada sembilan kapal yang dikeluarkan izin oleh pusat. “Saya berharap nantinya ada kesepakatan bersama dengan KKP untuk mempercepat pengurusan izin bagi kapal yang memenuhi kelengkapan persyaratan sehingga tidak perlu dikeluarkan lagi izin sementara. Dengan begitu, kapal-kapal itu bisa segera beroperasi dan memenuhi pasokan ikan untuk industri perikanan,” pintanya. (fat)
