KOTABUNAN lensasulut.com – Warga Kotabunan Barat Kecamatan Kotabunan Kabupaten Bolaang Mongondow Timur (Boltim) gaungkan keluhan. Pembangunan Rumah Tinggal Layak Huni (RTLH) yang terhenti pembangunannya jadi pemantik.
Salah satu warga Kotabunan menuturkan, pihak penyedia barang menghentikan proyek pembangunan. Ini disebabkan, adanya pemotongan sejumlah dana dari anggaran oleh pemerintah.
“Pekerjaan RTLH terhenti karena anggaran pembangunan Rp 17.500.000,- dipotong sebesar Rp 1,5 Juta dari Dinas Sosial (Dinsos). Kami minta, Dinsos dapat menjelaskan kenapa ada pemotongan,” ujar salah satu warga yang enggan namanya dipublis.
Terkait hal ini, Kepala Dinsos Boltim, Rudi S Malah berujar, pemotongan tersebut merupakan pajak sejumlah 11,5 persen. Jadi, dana awal Rp 17,5 Juta 500 itu akan ditambah. Sehingga menjadi Rp 18.223.000,-.
Diakuinya, pihak penyedia barang sempat mengeluh. Namun, setelah dihitung, ternyata, ada dana yang mereka peroleh. Pun jika tidak dikenakan pajak lanjutnya, bagaimana soal tanggung jawab untuk pemeriksaan BPK.
“Kan tidak mungkin pajaknya kami tuntut ke masyarakat. Selama anggaran daerah belum cair maka yang dipakai duluan adalah dana dari penyedia. Ketika pembangunan sudah capai 75 persen, barulah anggaran daerah bisa dicairkan,” jelas Malah.
Ditambahkannya, Dinsos Boltim tetap konsisten dengan target, yakni pembangunan RTLH rampung di 15 Desember 2018. (rey)
